Ekonomi
Kerakyatan adalah merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi Kerakyatan memiliki
prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan, selain itu ekonomi kerakyatan juga menginginkan kemakmuran
rakyat. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam
Koperasi. Dalam konteks ekonomi kerakyatakan atau demokrasi ekonomi, kegiatan
produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga
masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota
masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat
diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini
menunjukan bahwa Koperasi memiliki peranan dalam Ekonomi Keakyatan karena
Koperasi merupakan bentuk perusahan, satu-satunya bentuk perusahaan yang sesuai
dengan Ekonomi Kerakyatan.
-
Peran Koperasi Bagi Usaha Kecil Dan Usaha Menengah
Sejak
era orde baru masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan penguasaan asset
nasional merupakan masalah pelik yang menjadi kendala dalam
rangkamengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya nasional.Kondisi ini
menjadi indikator bahwa masyarakat banyak belum berperan sebagai subyek dalam
pembangunan. Menjadikan rakyat sebagai subyek pembangunan adalah memberikan
hak-haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan pembangian produksi
nasional. Untuk sampai pada tujuan tersebut, rakyat perlu dibekali
modalmaterial dan mental. Indikator ini juga telah menginspirasikan perlunya
pemberdayaaan ekonomi rakyat yang kemudian berkembang menjadiisu untuk
membangun sistem perekonomian yang bercorak kerakyatan. Restrukturisasi ekonomi
dengan sasaran menggerakan ekonomi rakyat sesungguhnya bukan lagi dijadikan
sebagai wacana, tetapi secepatnya harus diaktualkan. Belum terlaksananya
restrukturisasi ekonomi ini menjadi salah satu sumber keterpurukan ekonomi
sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Tanpa adanya restrukturisasi
melalui usaha menggerakan ekonomi tidak akan dapat dihapuskan. Berbagai
pendapat dan harapan terus berkembang seiring dengan berjalannya era reformasi,
namun demikian usaha untuk menggerakan ekonomi rakyat yang terutama bertujuan
untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran belum juga dapat terwujud.
-
Menggerakan Ekonomi Rakyat Dan Kebijakan Pemberdayaan UMKM
Dalam
skenario menggerakan ekonomi rakyat, keberpihakan pemerintah sifatnya mutlak.
Pemerintah harus menyediakan modal material, intelektual daninstitusional.
Mengingat UMKM merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia maka untuk
tujuan tersebut UMKM dalam jangka panjang harus didorong untuk mampu bersaing
dalam pasar global. Tetapi sampai sekarang ini keberpihakan pemerintah dinilai
masih belum optimal. Kebijakan dibidang perbankan merupakan salah satu bukti
ketidakadilan. Kebijakan tersebut melupakan kondisi kelompok UMKM yang sebagian
besar termasuk dalam kategori miskin dan berpengetahuan rendah. Demikian juga dalam
penggolongan atau mengelompokan usaha berdasarkan kriteria pemilikan aset dan
omset yang melahirkan istilah usaha mikro, kecil dan menengah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar